langkah Menuju Penegakan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia Primary Author mixed material bibliography Jakarta Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia 2004 monographic id Indonesia

Text

191 p Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokasi Indonesia. Berlakunya Kode Etik tersebut ditetapkan pada 23 Mei 2002 oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serkat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultasi Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHMP). Berdasarkan Pasal 33 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Kode Etik ini dinyatakan Mutatis Mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Sebelum itu, masing-masing organisasi profesi advokat memiliki kode etik sendiri. Business Law 340.0929799649498 Podomoro University Digital Library 340.092 Psk k BLP.2017.414 My Library IMG_20170826_135920_scaled_%281%29.jpg.jpg 2878 2017-12-20 08:51:48 2017-12-21 13:57:59 machine generated