Ismail, Tjip Primary Author mixed material bibliography Jakarta Yellow Printing 2007 monographic id Indonesia

Text

399 p Kebijakan otonomi daerah yang muncul pasca reformasi 1998 merupakan sebuah terobosan dalam sistem pemerintahan yang cukup cerdas. Hal ini dinilai sangat tepat karena kondisi Indonesia yang memiliki sebaran wilayah yang sangat luas dengan berbagai keanekaragaman etnis dan suku bangsa. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang penuh untuk mengatur urusan rumah tangga daerah masing-masing sesuai dengan karakter dan kemampuan daerah yang bersangkutan, termasuk wewenang juga untuk menarik pajak kepada wajib pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Meskipun otonomi daerah memberikan wewenang penuh kepada daerah, bukan berarti pemerintah pusat tidak memiliki wewenang apapun atas daerah. Untuk itulah kemudian diatur kebijakan perihal perimbangan antara pusat dan daerah, khususnya dalam hal perimbangan pajak. Kebijakan perimbangan itu lahir sebagai jalan sebagai jembatan untuk menghindari konflik antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan pungutan yang dikenakan kepada wajib pajak di daerah. Pajak Business Law 343.049789791728300 Podomoro University Digital Library 343.04 Ism p BLP.2017.371 My Library 343.04 Ism p Buku-Pengaturan-Pajak-Daerah-di-Indonesia.jpg.jpg 2967 2017-12-26 10:41:57 2017-12-26 10:42:22 machine generated