dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia Kristian Primary Author Priyatno, Dwidja Primary Author mixed material bibliography Jakarta Sinar Grafika 2017 monographic id Indonesia

Text

xii, 600 hlm.; 15,5 x 23 cm. Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana; pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana; dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia, baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini dibagi ke dalam tiga periode, yakni periode tahun 1950-1980an (20 undang-undang), periode tahun 1990-2000 (35 undang-undang), dan periode tahun 2000-2017 (lebih dari 65 undang-undang) serta pada Rancangan KUHP versi tahun 2015, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. KUHP Undang-undang 346.0669789790077539 Podomoro University Digital Library 346.066 Pri k 2022.11.4337 My Library 346.066 Pri k 2022.11.4338 My Library 346.066 Pri k 1312534967852537bd.jpg.jpg 37889 2022-11-16 14:32:52 2025-07-23 09:40:38 machine generated