Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia

Record Detail Back

XML

Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana; pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana; dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia, baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini dibagi ke dalam tiga periode, yakni periode tahun 1950-1980an (20 undang-undang), periode tahun 1990-2000 (35 undang-undang), dan periode tahun 2000-2017 (lebih dari 65 undang-undang) serta pada Rancangan KUHP versi tahun 2015, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Statement of Responsibility

Author(s)

Kristian - Personal Name
Priyatno, Dwidja - Personal Name

Edition

Call Number

346.066 Pri k

ISBN/ISSN

9789790077539

Subject(s)

Undang-undang
KUHP

Classification

346.066

Series Title

GMD

Text

Language

Indonesia

Publisher

Sinar Grafika

Publishing Year

2017

Publishing Place

Jakarta

Collation

xii, 600 hlm.; 15,5 x 23 cm.

Specific Detail Info

File Attachment

LOADING LIST...

Availability

LOADING LIST...