Syamsudin M. Sinaga Primary Author mixed material bibliography Tangerang PT. Tatanusa 2012 monographic id Indonesia

Text

469 p Buku yang pembaca pegang ini, dibuat pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian buku ini tidak hanya mengkaji materi muatan undang-undang tersebut tetapi juga membahas beberapa pasal dari undang-undang kepailitan sebelumnya, yakni Peraturan Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 199, khususnya pada saat menganalisis kasus-kasus aktual dan kontroversial. Kasus aktual dan kontroversial diantaranya adalah perkara kepailitan perusahaan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Didalam negeri, Presiden Abdul Rahman Wahid ikut mengomentari kasus tersebut. Sedangkan diluar negeri, Perdana Menteri Kanada juga mengkritik putusan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife yang didirikan oleh perusahaan asuransi Manulife Kanada itu. Selain kepailitan asuransi, penulis juga menganalisis perkara kepailitan bank, yang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 harus diajukan oleh Bank Indonesia dan kepailitan orang perseorangan (Ir. Fadel Muhammad). Perkara kepailitan Ir. Fadel Muhammad ini menjadi menarik perhatian masyarakat karena dijadikan isu politik atas pencalonannya menjadi Gubernur Gorontalo ketika itu. Selain perkara kepailitan, penulis juga menganalisis perara PKPU PT Mandala Air Lines yang diputus berdasarkan Undang-Undnag Nomor 37 Tahun 2004. Dalam buku ini penulis juga merujuk ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mengatur tentang utang-piutang dilengkap[i dengan peraturan perundang-undangan diluar undang-undang kepailitan yang beberapa pasalnya memuat tentang kepailitan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 28 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu penulis juga mengulas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan. Hukum Bisnis 347.7369789793999807 Podomoro University Digital Library 347.736 Sya h 2019.10.3863 My Library 347.736 Sya h 2019.10.3864 My Library 347.736 Sya h Dok_baru_2019-10-14_09.55.45_5.jpg.jpg 4460 2019-10-22 18:21:28 2020-02-17 10:45:49 machine generated